Redistribusi Guru ASN (PNS & PPPK) di Daerah Dimulai 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan implementasi kebijakan redistribusi guru ASN di daerah akan dimulai secara penuh pada tahun 2026. Kebijakan ini mencakup seluruh kategori ASN guru, yaitu:

• Guru PNS
• Guru PPPK
• Guru PPPK Paruh Waktu (bersifat transisi dari honorer)

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Mulai tahun depan, kebijakan redistribusi guru ASND (Aparatur Sipil Negara Daerah) dan pendidikan inklusif harus sudah diimplementasikan. Hambatan regulasi dan teknis harus segera dimitigasi,” ujar Atip Latipulhayat.

Tujuan Utama: Atasi Ketimpangan Distribusi Guru

Kebijakan Redistribusi Guru ASN ini dirancang sebagai solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru yang selama ini menjadi masalah klasik dunia pendidikan.

Ketimpangan tersebut paling terasa di sekolah swasta atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Banyak sekolah swasta yang kekurangan guru berstatus ASN, sementara di sisi lain ada daerah atau satuan pendidikan yang justru kelebihan guru.

Dengan sistem redistribusi, diharapkan:

• Guru ASN dapat tersebar lebih merata di sekolah negeri dan swasta;
• Satuan pendidikan yang kekurangan guru mendapatkan tambahan tenaga ASN;
• Kualitas layanan pendidikan meningkat secara berimbang antarwilayah.

Tujuan utamanya adalah memastikan setiap sekolah memiliki jumlah dan komposisi guru yang memadai sesuai kebutuhan, sehingga mutu pendidikan tidak hanya terpusat di kota-kota besar atau sekolah negeri favorit.

Landasan Hukum Redistribusi Guru ASN

Untuk mendukung implementasi penuh kebijakan redistribusi pada tahun 2026, Kemendikdasmen telah menyiapkan landasan hukum yang jelas dan terstruktur, yaitu:

1. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025
   Tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
2. Kepmendikdasmen Nomor 82 Tahun 2025
   Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Kedua regulasi ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mulai:

• Memetakan kebutuhan dan ketersediaan guru ASN di wilayahnya;
• Merelokasi guru PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu ke sekolah yang kekurangan tenaga pendidik;
• Mendorong implementasi pendidikan inklusif yang berkeadilan dan berbasis kemanusiaan.

Dengan adanya kebijakan redistribusi guru ini, diharapkan tidak ada lagi sekolah—khususnya sekolah swasta—yang berjalan dengan minim guru ASN, sementara di tempat lain ada kelebihan formasi.

---

SEO Tags / Keywords

• Redistribusi Guru ASN 2026
• Pemerataan Guru PNS PPPK
• Redistribusi Guru di Daerah
• Permendikdasmen 1 Tahun 2025
• Guru ASN Sekolah Swasta
• Kebijakan Redistribusi Guru